1. Latar Belakang UU ITE
Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) adalah
undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber.
Berdasarkan surat
Presiden RI. No.R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE
secara resmi disampaikan kepada DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008,
Undang-undang ini disahkan.
Dua muatan besar yang
diatur dalam UU ITE adalah :
1. Pengaturan
transaksi elektronik
2. Tindak
pidana cyber
2. Pengaturan Tindak Pidana TI dan
Transaksi Elektronik
Tindak pidana
yang diatur dalam UU ITE diatur dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang,
perbuatan tersebut dikategorikan menjadi kelompok sebagai berikut :
1. Tindak
pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu :
a. Distribusi
atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal (kesusilaan, perjudian,
berita bohong dan lain-lain).
b. Dengan
cara apapun melakukan akses illegal.
c. Intersepsi
illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik.
2. Tindak
pidana yang berhubungan dengan gangguan (interfensi), yaitu :
a. Gangguan
terhadap informasi atau dokumen elektronik
b. Gangguan
terhadap sistem elektronik
3. Tindak
pidana memfasilitas perbuatan yang dilarang
4. Tindak
pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik
5. Tindak
pidana tambahan dan
6. Perberatan-perberatan
terhadap ancaman pidana

Tidak ada komentar:
Posting Komentar