hujan


Diagonal Select - Hello Kitty

Senin, 20 Juni 2016

Hukum Tentang Data Forgery


HUKUM TENTANG DATA FORGERY

a.    Pasal 30
1.   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik oranglain dengan cara apapun.
2.   Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hokum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
3.   Setiap orang dengn sengaja dan tanpa hak atau melawan hokum mengakses computer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

b.    Pasal 35
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hal atau melawan hokum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dinggap seolah-olah data yang otentik.

c.    Pasal 46
1.   Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2.   Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
3.   Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

d.   Pasal 51
Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).


Penyebab Terjadinya Data Forgery


PENYEBAB TERJADINYA DATA FORGERY
Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime khususnya data forgery :
1.    Faktor Politik
2.    Faktor Ekonomi
3.    Faktor Sosial Budaya
Ada beberapa aspek untuk Faktor Sosial Budaya :
a.     Kemajuan Teknologi
b.    Sumber Daya Manusia

c.     Komunitas Baru

Celah Hukum Cybercrime

Pada dasarnya sebuah Undang-undang dibuat sebagai jawaban hokum terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Namun pada pelaksanaannya tak jarang suatu undang-undang yang sudah terbentuk menemui kenyataan yang mungkin tidak terjangkau saat undang-undang dibentuk. Faktor yang mempengaruhi munculnya kenyataan diatas yaitu :
1.    Keterbatasan manusia memprediksi secara akurat apa yang terjadi dimasa yang akan dating
2.    Kehidupan masyarakat manusia baik sebagai kelompok dan bangsa
3.    Pada saat undang-undang diundangkan langsung “konservatif”
     Menurut Suhariyanto (2012) celah hokum kriminalisasi cybercrime yang ada dalam UU ITE, diantaranya :
1.    Pasal pornografi di internet (cyberporn)
2.    Pasal Perjudian di internet (Gambling on line)
3.    Pasal penghinaan dan atau pencermaran nama baik di internet
4.    Pasal Pemerasan dan bohong atau pengancaman melalui internet
5.    Penyebaran berita bohong dan penghasutan melalui internet

6.    Profokasi melalui internet

Pengaturan Cybercrime dalam UU ITE


1. Latar Belakang UU ITE
     Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) adalah undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber.
     Berdasarkan surat Presiden RI. No.R./70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008, Undang-undang ini disahkan.
     Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE adalah :
1.    Pengaturan transaksi elektronik
2.    Tindak pidana cyber

2. Pengaturan Tindak Pidana TI dan Transaksi Elektronik
     Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang, perbuatan tersebut dikategorikan menjadi kelompok sebagai berikut :
1.    Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu :
a.   Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal (kesusilaan, perjudian, berita bohong dan lain-lain).
b.    Dengan cara apapun melakukan akses illegal.
c.     Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan sistem elektronik.
2.    Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interfensi), yaitu :
a.     Gangguan terhadap informasi atau dokumen elektronik
b.    Gangguan terhadap sistem elektronik
3.    Tindak pidana memfasilitas perbuatan yang dilarang
4.    Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik
5.    Tindak pidana tambahan dan

6.    Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana

Dampak Cybercrime Terhadap Keamanan Negara dan Dalam Negeri

Dampak Cybercrime Terhadap Keamanan Negara dan Dalam Negeri

1.    Dampak cybercrime terhadap keamanan Negara :
a.     Kurangnya kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
b.    Berpotensi menghancurkan Negara
2.    Dampak cybercrime terhdap keamanan dalam Negeri :
a. Kerawanan social dan politik yang ditimbulkan dari cybercrime seperti isu-isu yang meresahkan, memanipulasi simbol-simbol kenegaraan, dan partai politik dengan tujuan untuk mengacaukan keadaan afar tercipta suasana yang tidak kondusif.
b.    Munculnya pengaruh negative dari maraknya situs-situs porni yang dapat diakses bebas tanpa batas yang dapat merusak moral bangsa.

Karakteristik Cybercrime

 Karakteristik Cybercrime

1. Perbuatan yang dilakukan secara illegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut dilakukan dalam ruang/wilayah cyber sehingga tidak dapat dipastikan yuridiksi Negara mana yang berlaku.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3.  Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun immaterial yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvesional.
4.    Pelakunya adalah orang yang mengusai penggunaan internet beserta aplikasinya.

5.    Perbuatan tersebut sering dilakukan melintas batas Negara.

Definisi Cybercrime

Definisi Cybercrime

Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mandell dalam Suhariyanto (2012:10) disebutkan ada dua kegiatan computer crime :
1.    Penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan, penipuan, pencurian atau penyembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan atau pelayanan.
2.    Ancaman terhadap computer itu sendiri, seperti pencurian perangkat keras atau lunak, sabotase dan pemerasan.
     Pada dasarnya cybercrime meliputi tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi baik sistem informasi itu sendiri juga sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi kepada pihak lainnya.